Kebijakan pemerintah yang positif dan negatif apakah berdampak pada kehidupan bernegara pada order baru

Pada masa orde baru, kebijakan pemerintah yang berdampak positif bagi kehidupan bernegara saat itu bisa dibilang hanya konsep repelita, atau pembangunan terencana dan berkesinambungan setiap lima tahun yang tercermin dalam kabinet dan program kerjanya dan peran pemerintah Indonesia dalam hubungan internasional yang bersifat bebas dan aktif dalam perwujudan perdamaian dunia lewat musyawarah bersama antar pihak-pihak yang bertikai seperti dalam usaha perdamaian Israel-Palestina.

Selain dua contoh diatas, kebijakan pemerintah orde baru lebih banyak berdampak negatif seperti sistem pemerintahan sentralisasi dan ketidak seimbangan pembangunan antara pulau jawa-sumatra dan pulau-pulau lainnya. Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di jaringan institusi birokrasi yang merajalela di berbagai level. Mentalitas 'asal bapak senang' atau asal ikut aturan tanpa berpikir kritis yang dimulai di kalangan pegawai institusi pemerintah, namun juga pada perkembangannya terimbas di dunia pendidikan yang mengakibatkan budaya pasif dan tidak kritis bertanya yang masih meluas di sebagian masyarakat indonesia saat itu. Hal ini diperburuk dengan kebijakan memfilter berita, karya seni terutama sastra hingga film lewat departemen penerangan serta menghapus dan membatasi studi seni dan kesusatraan nasional serta dunia yang menyebabkan meluasnya mentalitas 'takut salah' dan rendahnya budaya baca serta analisa.